PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Permasalahan
tentang UU Guru dan Dosen sangat penting dipelajari agar guru dan dosen maupun
pihak-pihak yang lain dapat mengerti dan memahami bagaimana peraturan-peraturan
guru dan dosen. Dengan memahami UU Guru dan Dosen dengan baik maka guru dan
dosen mampu mengatasi berbagai permasalahan pendidikan khususnya guru dan
dosen. Seperti halnya jika guru dan dosen tidak membekali pengetahuan tentang
peraturan-peraturan yang baik maka anak didik tidak dapat bersosialisasi baik
terhadap orang yang ada disekitarnya dan tidak peduli pada kehidupan di
sekitarnya. Maka dari itu Undang-Undang mengenai Guru dan Dosen ini juga perlu
dipahami dan mendapat perhatian lebih terutama oleh Guru dan Dosen.
Pembangunan
nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan
meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak
mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan
masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu dengan adanya teknologi
informasi yang semakin canggih dan semakin global semakin memudahkan para
guru dan dosen untuk mengembangkan kualitas pedidikan agar lebih baik lagi. Untuk menjamin perluasan dan
pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang
baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan
tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan
pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan
berkesinambungan bahwa guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan
yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan.
B. Rumusan Masalah
Persoalan
yang dibahas di dalam makalah ini diantaranya adalah sebagai berikut?
1.
Apakah
isi dari UU Guru dan Dosen itu?
2.
Apakah
Fungsi dari UU tersebut?
3.
Bagaimanakah
implementasi dari UU tersebut?
BAB II
PEMBAHASAN
Salah satu upaya pembangunan
nasional dalam bidang pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan
meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak
mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan
masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menjamin
perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata
pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi
tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan
global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara
terencana, terarah, dan berkesinambungan.
Oleh karena memiliki kedudukan dan
peranan yang strategis dalam pembangunan nasional bidang pendidikan khususnya
dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak berbeda dengan pada masa
tradisional, dengan bahasa dan istilah yang lain pada masa sekarang ini guru
dituntut untuk memiliki kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme. Namun
ironisnya, guru yang mengemban tugas mulia dan tidak ringan serta secara
sosio-kultural memiliki kedudukan yang terhormat, tidak mendapatkan penghargaan
yang setara dengan kedudukan dan tugas yang diembannya.
Ketika mutu pendidikan di Indonesia dipertanyakan,
guru dianggap menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya mutu
pendidikan di Indonesia, karena merekalah yang berada di garda depan dalam
dunia pendidikan. Kualitas guru-guru Indonesiadianggap rendah. Hal
ini didasarkan pada realitas, bahwa banyak guru yang tidak memenuhi kualifikasi
dan kompetensi yang dibutuhkan. Kondisi ini juga sering dikaitkan dengan
tingkat kesejahteraan guru yang sangat rendah. Bagaimana guru dapat menjalankan
tugasnya dengan baik, sementara mereka masih bingung harus memenuhi kebutuhan
hidupnya yang semakin tidak dapat dicukupi dengan penghasilan atau gaji yang
diterimanya? Berdasarkan realitas itu, kualitas dan kesejahteraan guru menjadi
salah satu solusi dalam menyelesaikan masalah rendahnya mutu pendidikan di Indonesia.
Dalam hubungan dengan hal tersebut,
berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia memang
telah dilakukan, namun hal itu tampaknya belum memberikan hasil yang signifikan
dengan yang diharapkan. Ketika MPR mengamanatkan anggaran pendidikan sebesar
20% dari APBN, hal ini memberikan secercah harapan bagi dunia pendidikan Indonesia.
Dengan pendanaan yang memadai, diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
Untuk merealisasikan hal itu kemudian disahkan Undang-undang Guru dan
Dosen No. 14 tahun 2005 yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional tahun 2007 yang antara lain tentang Standar Kualifikasi
Akademik dan Kompetensi Guru (Nomor 16), dan Sertifikasi Bagi Guru dalam
Jabatan (Nomor 18). Produk-produk hukum itu merupakan langkah awal untuk
menjawab permasalahan yang dihadapi dalam dunia pendidikan di Indonesia.
Kebijakan pemerintah tentang kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru yang
implementasinya sedang dalam proses merupakan upaya untuk meningkatkan
kualitas, kemampuan, dan kesejahteraan guru yang diharapkan dapat menempatkan
guru sesuai dengan harkat dan martabatnya, serta akan berdampak pada
peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Kerangka berpikir semacam itu perlu
dikedepankan agar tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dapat
tercapai sesuai dengan harapan.
Guru dan dosen mempunyai fungsi,
peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam
bidang pendidikan, sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang
bermartabat.
Tujuan pembuatan Undang-Undang Guru:
a.
mengangkat harkat, citra, dan martabat guru
b.
meningkatkan tanggung jawab profesi guru sebagai pengajar,
pendidik, pelatih, pembimbing, dan manajer pembelajaran
c.
memberdayakan dan mendayagunakan profesi guru
d.
memberikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan terhadap
profesi guru
e.
meningkatkan mutu pelayanan dan hasil pendidikan
f. mendorong peran serta masyarakat dan
kepedulian terhadap guru.
Pengakuan kedudukan guru sebagai
tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan
sertifikat pendidik. Pasal 3 Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga
profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga
profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat
pendidik. Pasal 4 Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran
guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan
nasional. Pasal 5 Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran
dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan
seni, serta pengabdi kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu
pendidikan nasional. Pasal 6 Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga
profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan
mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi
warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
Prinsip keprofesionalitas dalam
Pasal 7 : Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang
dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut : memiliki bakat, minat,
panggilan jiwa, dan idealisme; memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu
pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; memiliki kualifikasi
akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; memiliki
kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; memiliki tanggung jawab
atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; memperoleh penghasilan yang ditentukan
sesuai dengan prestasi kerja; memiliki kesempatan untuk mengembangkan
keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;memiliki
jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang
berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Pemberdayaan profesi guru atau
pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang
dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan
berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan,
nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.
Undang-undang Guru dan dosen
merupakan perjuangan panjang mewujudkan hak azasi pendidik. UU ini dianggap
bisa menjadi payung hukum unuk guru dan dosen tanpa adanya perlakuan yang
berbeda antara guru negeri dan swasta.. UU Guru dan Dosen secara gamblang dan
jelas mengatur secara detail aspek-aspek yang selama ini belum diatur secara
rinci. Semisal, kedudukan, fungsi dan tujuan dari guru, hak dan kewajiban guru,
kompetensi dan lain-lain. Yang perlu digaris bawahi dan mendapat sambutan
positif dari masyarakat terhadap UU Guru dan Dosen adalah hal-hal yang
menyangkut :
a. Kualifikasi, kompetensi, dan
sertifikasi.
Kualifikasi
akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh
guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di
tempat penugasan.
Kompetensi
adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki,
dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas
keprofesionalan.
Sertifikasi
adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen
b. Hak dan kewajiban.
c. Pembinaan dan pengembangan.
d. Penghargaan,
e. Perlindungan
f. Organisasi profesi dan kode etik.
Dengan
lahirnya UU Guru dan Dosen diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki
kualitas mutu pelayanan pendidikan di masyarakat baik itu negeri maupun swasta.
Tercantum pada pasal 8 UU Guru dan Dosen yang menjelaskan tentang Sertifikat
Profesi Pendidik. Pasal 8 menyebutkan : “Guru wajib memiliki kualifikasi
akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta
memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.
Kelahiran
Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen telah memberikan
pencerahan yang cukup berarti bagi guru dan dosen. Sebelum UU Guru dan Dosen
disahkan, guru-guru tidak mempunyai payung hukum yang jelas, mengatur segala
sesuatu secara khusus yang menyangkut guru. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tidak dapat memayungi seluruh
guru, posisi guru swasta selama ini memang seolah-olah tidak dipayungi oleh UU
yang ada, dari sudut UU kepegawaian jelas tidak menkhususkan untuk guru, karena
yang diatur adalah pegawai pemerintah (PNS). Sedangkan dari sudut UU
Ketenagakerjaan juga akan sangat sulit karena penyelenggara pendidikan adalah
yayasan, sehingga ditakutkan adanya proses diskriminasi antara guru PNS dan
guru swasta, guru tidak dapat dikatagorikan sebagai tenaga kerja atau buruh.
Kinerja
pendidikan nasional masih jauh dari harapan Guru sebagai tenaga profesional
telah berperan dan bertanggung jawab mempersiapkan SDM yang berkualitas.
Kondisi dilapangan memperlihatkan bahwa penghargaan terhadap profesi guru belum
memadai. Pada era globalisasi dan demokratisasi profesi guru harus ditempatkan
pada posisi sepatutnya. ILO/UNESCO (1966) merekomendasikan status guru berupa:
Kualifikasi untuk menjadi guru, gaji yang layak, jaminan sosial,
perlindungan hukum, hak dan kewajiban. Pekerjaan guru merupakan profesi yang
sangat tua usianya di dunia. Di Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Selama awal
kemerdekaan sampai pertengahan profesi guru merupakan pekerjaan pengabdian yang
mulia dan terhormat. Profesi guru cenderung terabaikan oleh masyarakat dan
pemerintah. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak awal kemerdekaan hingga
sekarang belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi
guru.[1]
Undang
– undang Guru dan Dosen terdiri dari :
a. Guru
1. Kualifikasi, Kompetensi dan
Sertifikasi (Pasal 8-13)
2.
Hak dan Kewajiban (Pasal 14-20)
3.
Wajib Kerja dan Ikatan Dinas (Pasal 21-23)
4.
Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan dan Pemberhentian
(Pasal 24-31)
5.
Pembinaan dan Pengembangan (Pasal 32-35)
6.
Penghargaan (Pasal 36-38)
7.
Perlindungan (Pasal 39)
8.
Cuti (Pasal 40)
9. Organisasi Profesi dan Kode Etik
(Pasal 41-44)
b.
Dosen
1.
Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi dan Jabatan Akademik
(Pasal 45-50)
2.
Hak dan Kewajiban Dosen(Pasal 51-60)
3.
Wajib Kerja dan Ikatan Dinas (Pasal 61-62)
4.
Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan dan Pemberhentian
(Pasal 63-69)
5.
Pembinaan dan Pengembangan (Pasal 69-72)
6.
Penghargaan (Pasal 73-74)
7.
Perlindungan (Pasal 75)
8. Cuti (Pasal 76)
Setiap
guru dan dosen berhak mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugasnya. Perlindungan
untuk guru dan dosen meliputi :
a.
Perlindungan hukum.
Perlindungan hukum mencakup
perlindugan atas tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif,
intimidasi, atau perlakuan tidak adil.
b.
Perlindungan profesi.
Perlindungan profesi mencakup
perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pelecehan
terhadap profesi serta pembatasan lain yang dapat menghambat guru dalam
melaksanakan tugas.
c.
Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
Perlindungan ini mencakup
perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja,
kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja atau
resiko lain.
UU Guru dan Dosen mungkin masih
harus di perdebatkan dalam rangka memperbaikinya di masa yang akan datang.
Apalagi ada beberapa hal memang tidak serta merta dapat dilaksanakan. Pemberian
tunjangan kepada seluruh guru, akan sangat terganturng anggaran pemerintah.
Sehingga pada saat anggaran pendidikan belum mencapai 20% dari APBN maka akan
sangat sulit dilaksanakan. Demikian pula dengan program sertifikasi dll, masih
memerlukan proses untuk pelaksanaan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Namun
diharapkan dengan adanya 2 (dua) undang-undang yaitu Undang-Undang No. 20 tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Guru dan Dosen diharapkan akan
memperbaiki mutu pendidikan nasional secara keseluruhan.
Guru juga berhak untuk memperoleh
”maslahat tambahan” yang tercantum dalam pasal 19 UU Guru dan Dosen. Maslahat
Tambahan tersebut meliputi :
a.
Tunjangan pendidikan.
b.
Asuransi pendidikan.
c.
Beasiswa.
d.
Penghargaan bagi guru.
e.
Kemudahan bagi putra-putri guru untuk memperoleh pendidikan.
f.
Pelayangan
kesehatan.
g. Bentuk kesejahteraan lain.
(UU
Guru dan Dosen Pasal 7 ayat 1) Memiliki bakat, minat, panggilan dan idealisme
Memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan yang sesuai
Memiliki kompetensi yang diperlukan, ikatan kesejawatan dan kode etik profesi,
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan, memperoleh
penghasilan yang sesuai dengan prestasi kerjanya, memiliki kesempatan
pengembangan profesi, memiliki jaminan perlindungan hukum, emiliki organisasi
profesi.
Selain
itu, pemerintah juga harus bena-benar memperhatikan seluk beluk dan akar-akar
pendidikan. Agar pendidik merasa nyaman dengan kependidikan yang ada di
Indoneseia. Bila semua itu terlaksana, maka bukan hal yang tidak mungkin lagi
bagi bangsa Indonesia untuk memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik dan
lebiih berkembang dari yang ada saat ini.
BAB
III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Peraturan
Undang-Undang mengenai Guru dan Dosen lebih terdapat dalam Undang-Undang No. 14
tahun 2005 yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional tahun 2007. Tujuan dari pembuatan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen
tersebut adalah sebagai berikut:
a. mengangkat harkat, citra, dan
martabat guru
b. meningkatkan tanggung jawab profesi
guru sebagai pengajar, pendidik, pelatih, pembimbing, dan manajer pembelajaran
c. memberdayakan dan mendayagunakan
profesi guru
d. memberikan jaminan kesejahteraan dan
perlindungan terhadap profesi guru
e. meningkatkan mutu pelayanan dan
hasil pendidikan
f. mendorong peran serta masyarakat dan
kepedulian terhadap guru.
DAFTAR
PUSTAKA
Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2007 (Jakarta: Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2007).
http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU14-2005GuruDosen.pdf
http://www.kopertis12.or.id/2010/08/02/kumpulan-info-penting-untuk-dosen.html
[1] Pedoman
Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2007 (Jakarta:
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar